Wawasan
Uang pengganti tipikor: dasar Pasal 18 UU Tipikor dan PERMA 5/2014, cara menghitung, tenggat bayar, dan pidana penjara pengganti.
Tahapan sidang Pengadilan Tipikor: dakwaan, eksepsi, pembuktian saksi dan ahli, tuntutan, pledoi, hingga putusan, dan peran advokat.
Kerugian bisnis BUMN tidak selalu korupsi. Business judgment rule, pidana korporasi, dan langkah direksi saat diperiksa KPK/Kejaksaan.
Risiko hukum PPK, pokja, PPHP, dan kontraktor dalam perkara korupsi pengadaan barang/jasa, serta beda maladministrasi dan pidana.
Terseret kasus suap atau OTT? Pasal suap dalam KUHP dan UU Tipikor, posisi pemberi, penerima, dan perantara, serta strategi pembelaan.
Kapan hadiah menjadi gratifikasi yang dianggap suap? Pasal 12B-12C UU Tipikor, kewajiban lapor KPK 30 hari kerja, dan titik pembelaannya.
Google Business Profile
Gd.Wirausaha Lt.P5 Annex, Jl.HR.Rasuna Said Kav.C5, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Senin - Jumat, 09.00 - 17.00 WIB
Tautan Eksternal
PERADI
Perhimpunan Advokat Indonesia
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
POLRI
Kepolisian Negara RI
Setpp Kemenkeu
Sekretariat Pengadilan Pajak
Kejaksaan RI
Kejaksaan Republik Indonesia
Inkrach
Formulir Hukum & Pajak
Hanna Course Center
Kursus & Pelatihan Perpajakan
