Tipikor
Peninjauan Kembali (PK) Perkara Korupsi: Novum, Kekhilafan Hakim, dan Batasannya
Ringkasnya:
- PK diajukan terhadap putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Alasan PK: keadaan baru (novum), putusan yang saling bertentangan, atau kekhilafan/kekeliruan nyata hakim.
- PK diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; MK dalam Putusan No. 20/PUU-XXI/2023 menyatakan jaksa tidak berwenang mengajukan PK.
- PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan.
Ketika seluruh upaya hukum biasa telah ditempuh dan putusan berkekuatan hukum tetap, masih ada satu jalan: peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Karena sifatnya luar biasa, PK hanya berhasil bila didukung alasan yang benar-benar kuat dan terdokumentasi.
Alasan pengajuan PK
- Keadaan baru (novum) yang, seandainya diketahui saat sidang berlangsung, diduga kuat akan menghasilkan putusan bebas, lepas, tidak dapat diterimanya tuntutan, atau penerapan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- Putusan yang saling bertentangan, misalnya dua putusan yang menyatakan hal berbeda atas fakta yang sama.
- Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan.
Siapa yang berhak dan berapa kali?
PK diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 20/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa jaksa tidak berwenang mengajukan PK. Mengenai frekuensinya, Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 membuka kemungkinan PK lebih dari sekali, sementara Mahkamah Agung melalui SEMA No. 7 Tahun 2014 membatasi PK lebih dari sekali pada alasan tertentu, yaitu adanya putusan yang saling bertentangan. Praktik ini perlu dicermati sebelum mengajukan permohonan.
Apa yang dimaksud novum yang kuat?
Novum bukan sekadar bukti yang lupa diajukan. Ia adalah keadaan yang sudah ada tetapi belum terungkap di persidangan, dan memiliki pengaruh menentukan terhadap putusan. Contohnya dokumen asli yang membuktikan kewenangan ada pada pihak lain, hasil audit yang menyatakan tidak ada kerugian negara, atau putusan lain yang mengubah dasar fakta perkara. Novum perlu diverifikasi keasliannya dan diajukan dengan berita acara sumpah penemuannya.
Bicarakan Perkara Anda dengan Advokat
Ceritakan tahap perkara dan dokumen yang Anda pegang. Kami akan menjelaskan pilihan hukum yang tersedia secara jujur, termasuk risikonya, sebelum Anda memutuskan langkah berikutnya.
Konsultasi bersifat rahasia. Kami tidak menjanjikan hasil perkara.Hal penting sebelum mengajukan PK
- PK tidak menangguhkan eksekusi pidana penjara maupun uang pengganti.
- Pengadilan negeri yang memutus perkara memeriksa permohonan dan meneruskannya ke Mahkamah Agung bersama berita acara pendapat.
- Dokumen putusan seluruh tingkat, berita acara sidang, dan bukti novum harus lengkap.
- Kesempatan PK sangat bernilai; permohonan yang lemah dapat menutup peluang di kemudian hari.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah PK bisa membebaskan terpidana korupsi?
Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan bebas, lepas, tidak menerima tuntutan, atau menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan bila alasan PK terbukti. Tidak ada jaminan hasil; peluangnya bergantung pada kekuatan alasan PK.
Apakah ada batas waktu pengajuan PK?
Hukum acara tidak menetapkan tenggat yang ketat seperti banding atau kasasi. Namun novum yang sudah lama diketahui dan tidak segera diajukan dapat melemahkan permohonan.
Apakah PK bisa mengurangi uang pengganti?
Bisa, bila alasan PK menyangkut kekeliruan dalam perhitungan kerugian negara atau harta yang diperoleh terpidana.
Informasi ini bersifat edukasi umum dan bukan nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap perkara memiliki fakta dan alat bukti yang berbeda. Sesuai Kode Etik Advokat Indonesia, kami tidak menjanjikan kemenangan atau hasil perkara tertentu.
