Tipikor
Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Setelah KUHP Baru: Memahami Pasal 603 dan 604 KUHP
Ringkasnya:
- Pasal 622 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) mengalihkan Pasal 2 ayat (1), 3, 5, 11, dan 13 UU Tipikor ke Pasal 603–606 KUHP.
- Pasal 603 (memperkaya secara melawan hukum) dan 604 (penyalahgunaan kewenangan) sama-sama mensyaratkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
- Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, berlaku asas peraturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026. Salah satu dampaknya yang paling terasa di perkara korupsi adalah berpindahnya pasal-pasal “inti” UU Tipikor ke dalam KUHP. Bagi tersangka dan terdakwa, perubahan ini memengaruhi rumusan dakwaan, ancaman pidana, dan strategi pembelaan.
Peta perpindahan pasal
| UU Tipikor (lama) | KUHP Nasional | Substansi |
|---|---|---|
| Pasal 2 ayat (1) | Pasal 603 | Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara |
| Pasal 3 | Pasal 604 | Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan/kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara |
| Pasal 5 | Pasal 605 | Suap aktif dan pasif kepada/oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara |
| Pasal 11 dan 13 | Pasal 606 | Pemberian/penerimaan hadiah atau janji terkait kekuasaan atau kewenangan jabatan |
Ketentuan UU Tipikor lainnya, seperti suap kepada hakim, pemerasan dan suap dalam Pasal 12, gratifikasi (Pasal 12B–12C), merintangi penyidikan (Pasal 21), serta pidana tambahan uang pengganti (Pasal 18), tetap menjadi rujukan sepanjang tidak diatur lain.
Ancaman pidana
Pasal 603 dan 604 KUHP mengancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Dibandingkan rumusan lama, minimum khusus Pasal 603 lebih rendah daripada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, sedangkan Pasal 604 kini mengenal minimum dan maksimum yang sama dengan Pasal 603. Ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tidak dirumuskan dalam Pasal 603.
Perkara transisi: perbuatan sebelum 2 Januari 2026
Banyak perkara yang disidik pada 2026 menyangkut perbuatan pada tahun-tahun sebelumnya. KUHP Nasional menganut asas bahwa bila terjadi perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan, diberlakukan peraturan yang paling menguntungkan bagi pelaku. Penentuan aturan mana yang lebih menguntungkan — mencakup unsur, minimum dan maksimum pidana, serta pidana tambahan — perlu dianalisis per perkara dan menjadi bahan penting dalam eksepsi maupun pembelaan.
Bicarakan Perkara Anda dengan Advokat
Ceritakan tahap perkara dan dokumen yang Anda pegang. Kami akan menjelaskan pilihan hukum yang tersedia secara jujur, termasuk risikonya, sebelum Anda memutuskan langkah berikutnya.
Konsultasi bersifat rahasia. Kami tidak menjanjikan hasil perkara.Unsur yang tetap menjadi titik perdebatan
- Melawan hukum (Pasal 603): apakah ada pelanggaran aturan yang konkret, bukan sekadar kebijakan yang hasilnya tidak sesuai harapan.
- Penyalahgunaan kewenangan (Pasal 604): apa kewenangan yang dimiliki, dan apakah tindakan berada di luar atau menyimpang dari tujuan kewenangan itu.
- Kerugian negara: nyata, pasti, dihitung oleh pihak berwenang. Lihat pembuktian kerugian keuangan negara.
- Memperkaya/menguntungkan: siapa yang diperkaya, berapa, dan buktinya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah Pasal 2 dan 3 UU Tipikor masih bisa didakwakan?
Untuk perbuatan yang terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku, rumusan lama masih relevan dengan memperhatikan asas peraturan yang paling menguntungkan. Untuk perbuatan sejak 2 Januari 2026, rujukannya Pasal 603 dan 604 KUHP.
Apakah KPK tetap berwenang menangani perkara dengan pasal KUHP?
Ya. Pasal 603–606 KUHP dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga kewenangan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian serta yurisdiksi Pengadilan Tipikor tetap berlaku.
Apakah pedoman pemidanaan PERMA No. 1 Tahun 2020 masih dipakai?
PERMA tersebut disusun untuk Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Untuk perkara transisi masih relevan; untuk perkara baru, prinsip-prinsipnya kerap dirujuk secara analogis dengan penyesuaian. Perkembangan praktik perlu dipantau.
Informasi ini bersifat edukasi umum dan bukan nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap perkara memiliki fakta dan alat bukti yang berbeda. Sesuai Kode Etik Advokat Indonesia, kami tidak menjanjikan kemenangan atau hasil perkara tertentu.
