Afiliasi Tambang: Kepmen ESDM Baru Atur Pengecualian bagi Pemegang IUP

Jakarta, 30 September 2026 — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 18 September 2026. Keputusan ini mengatur kapan pemegang IUP dan IUPK boleh menggunakan anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi sebagai kontraktor jasa pertambangan.

Aturan umum

Pada prinsipnya, pemegang IUP dan IUPK dilarang menggunakan perusahaan terafiliasi untuk jasa pertambangan. Pekerjaan semestinya diberikan kepada perusahaan jasa pertambangan independen, termasuk kontraktor lokal. Kebijakan ini bertujuan mencegah praktik transfer pricing dan membuka peluang usaha bagi penyedia jasa lokal dan nasional.

Pengecualian

Berdasarkan keputusan baru ini, perusahaan terafiliasi hanya boleh digunakan untuk:

• Proyek Strategis Nasional (PSN);
• pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter);
• pemenuhan kebutuhan dalam negeri; dan
• kegiatan lain yang disetujui Menteri.

Pemegang izin wajib mengajukan permohonan kepada Menteri, dan permohonan diproses paling lama 14 hari. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menjelaskan bahwa afiliasi pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun keputusan ini kini membuka pengecualian yang terkendali.

Yang perlu diperiksa perusahaan

• Petakan struktur grup: penyedia jasa mana yang tergolong afiliasi (hubungan kepemilikan saham atau pengendalian)?
• Tinjau kontrak jasa pertambangan yang sudah ada dengan afiliasi. Tanpa persetujuan Menteri, kontrak tersebut dapat melanggar ketentuan izin.
• Siapkan dokumen dasar pengecualian (status PSN, proyek smelter, atau pemenuhan dalam negeri) sebelum mengajukan permohonan.

Butuh nasihat tentang dampaknya bagi Anda atau usaha Anda? Hubungi Andri and Partners.

Sumber: Zona Utara (30 September 2026).